PANAMA PAPERS : Jejak Korupsi Global dari Panama (4)

Pada 10 Februari 2011, sebuah perusahaan tak dikenal di British Virgin Islands bernama Sandalwood Continental Ltd. meminjamkan US$ 200 juta ke sebuah perusahaan gelap lain yang berbasis di Siprus dengan nama Horwich Trading Ltd. Pada keesokan harinya, Sandalwood menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu --termasuk bunga-- pada Ove Financial Corp., sebuah perusahaan misterius di British Virgin Islands. Untuk memperoleh hak itu, Ove membayar US$ 1 saja.

Jejak uang ini tak berhenti di sana. Pada hari yang sama, Ove menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu pada sebuah perusahaan Panama bernama International Media Overseas. Perusahaan ini juga membayar hanya US$ 1 saja.

Dalam jangka waktu 24 jam saja, pinjaman itu, setidaknya di atas kertas, sudah berpindah ke tiga negara, dua bank dan empat perusahaan, membuat uang itu menjadi nyaris mustahil dilacak.

Ada banyak alasan mengapa orang-orang di belakang transaksi ini ingin perpindahan uang ini tersamarkan. Belakangan terungkap bahwa fulus jumbo ini berasal dari lingkaran terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebuah bank berbasis di St Petersburg, Bank Rossiya, yang pemilik dan komisaris utamanya dikenal sebagai 'juru bayar Putin' adalah lembaga yang membentuk Sandalwood Continental dan mengarahkan aliran uang ini.

Sementara International Media Overseas, yang mendapat hak tagih atas dana US$ 200 juta, dikendalikan di atas kertas oleh kawan lama Putin, Sergey Roldugin, seorang pemain cello klasik yang menjadi ayah baptis untuk anak perempuan tertua Putin.

Pinjaman US$ 200 juta ini adalah satu dari belasan transaksi dengan total nilai US$ 2 miliar yang bisa ditemukan dalam dokumen Mossack Fonseca, yang berisi nama orang dan perusahaan yang terkait dengan Putin. Mereka adalah pengendali utama Bank Rossiya yang menguasai mayoritas saham di perusahaan pembuat truk terbesar di Rusia dan punya sejumlah saham rahasia di aset-aset penting industri media di negara itu.

Pembayaran mencurigakan dari kroni Putin ini bisa jadi didesain sebagai setoran, kemungkinan sebagai imbalan atas kontrak atau bantuan dari pemerintah Rusia. Dokumen rahasia yang bocor ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman uang dalam transaksi ini bersumber dari sebuah bank di Siprus yang pada saat itu dimiliki oleh Bank VTB, yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia.

Pada sebuah konferensi pers akhir Maret 2016, juru bicara Putin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemerintah Rusia tidak akan menjawab pertanyaan dari ICIJ atau media mitranya, karena pertanyaan yang diajukan "sudah disampaikan beratus kali dan dijawab beratus-ratus kali." Peskov menambahkan bahwa Rusia sudah meyiapkan "semua amunisi legal yang mungkin di arena nasional dan internasional, untuk melindungi kehormatan dan martabat presiden kami."

Di bawah perjanjian nasional dan internasional, firma seperti Mossack Fonseca yang membantu membuat perusahaan dan rekening bank seharusnya selalu mencari kemungkinan klien mereka terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, atau pelanggaran lain. Secara hukum, mereka diminta untuk memperhatikan orang-orang yang secara politik terkait (politically exposed persons) – yakni pejabat pemerintah, anggota keluarga mereka atau orang dekat. Jika seseorang masuk dalam kategori itu maka perantara yang membuatkan dokumen perusahaan untuk mereka diharapkan meninjau kembali seluruh kegiatan yang bersangkutan untuk memastikan mereka tak tersangkut kasus korupsi.

Mossack Fonseca memberitahu ICIJ kalau mereka "sudah menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus dimana individu yang terlibat merupakan kategori politically exposed persons."

Namun, seringkali, Mossack Fonseca seolah tak paham siapa sebenarnya klien mereka. Sebuah laporan audit pada 2015 menemukan bahwa Mossack hanya tahu identitas asli dari pemilik 204 perusahaan, dari total 14.086 perusahaan yang mereka dirikan di Seychelles, sebuah kawasan surga bebas pajak di Samudera India.

Otoritas di British Virgin Islands bahkan pernah mendenda Mossack Fonseca sebesar US$ 37.500 karena firma ini melanggar aturan anti pencucian uang ketika membuatkan perusahaan untuk anak mantan Presiden Mesir Husni Mubarak dan tidak menjelaskan siapa klien mereka meski Mubarak dan anaknya telah didakwa melakukan korupsi di Mesir. Review internal di Mossack Fonseca sendiri menyimpulkan bahwa 'formula penilaian risiko (risk assesment) kita amat lemah."

Analisa ICIJ sendiri atas dokumen Mossack yang bocor menemukan ada setidaknya 58 anggota keluarga dan orang dekat perdana menteri, presiden dan raja-raja yang jadi klien firma ini. Catatan menunjukkan, sebagai contoh, bahwa keluarga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menggunakan yayasan dan perusahaan di Panama untuk menguasai saham rahasia di tambang emas dan sebuah real estate di London.

Anak-anak dari Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif juga memiliki sebuah real estate di London, lewat sebuah perusahaan yang dibuatkan oleh Mossack Fonseca.

Di Cina, anggota keluarga dari setidaknya delapan mantan maupun pejabat aktif Komite Pusat Politbiro Partai Komunis Cina, organ utama pemerintahan negeri itu, memiliki perusahaan offshore yang didirikan via Mossack Fonseca. Bahkan saudara ipar Presiden Xi Jinping termasuk yang mendirikan dua perusahaan di British Virgin Islands pada 2009.

Juru bicara pemerintahan Azerbaijan, Cina dan Pakistan tidak menjawab permohonan konfirmasi untuk informasi ini. Daftar pemimpin dunia yang menggunakan Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan offshore termasuk Presiden Argentina Mauricio Macri, yang pernah menjabat Direktur dan Wakil Presiden sebuah perusahaan berbasis di Panama, yang dikelola Mossack Fonseca, ketika Macri menjadi pengusaha dan kemudian Wali Kota Buenos Aires, Ibu Kota Argentina. Juru bicara pemerintah Argentina menegaskan bahwa Macri tak pernah memiliki saham perusahaan itu secara personal, karena perusahaan itu adalah bagian dari bisnis keluarga.

Ketika Rusia menginvasi wilayah Ukraina, Donbas, pada 2014, catatan menunjukkan bagaimana wakil dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko berusaha mencari salinan rekening air dan listrik pribadi untuk Poroshenko sebagai kelengkapan dokumen pendirian perusahaannya di British Virgin Islands. Juru bicara Poroshenko menegaskan bahwa pendirian perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa politik atau militer apapun di Ukraina.

Penasehat keuangan Poroshenko menjelaskan bahwa Presiden tidak memasukkan perusahaan BVI itu dalam laporan kekayaannya karena perusahaan itu dan anak perusahaannya di Belanda dan Siprus tidak memiliki aset apapun. Perusahaan itu didirikan sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi di bisnis Poroshenko.

Ketika Sigmundur David Gunnlaugsson menjadi Perdana Menteri Islandia pada 2013, dia juga menyembunyikan satu rahasia yang bisa mengganggu karir politiknya. Pada 2009, ketika dia terpilih menjadi anggota parlemen, Gunnlaugsson dan istrinya bersama-sama memiliki sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands. Beberapa bulan kemudian, dia menjual saham bagiannya ke istrinya dengan nilai US$ 1.

Perusahaan itu memegang surat utang yang semula bernilai jutaan dolar di tiga bank raksasa di Islandia. Ketiga bank itu rontok pada puncak krisis  ekonomi dunia pada 2008 dan membuat perusahaan Gunnlaugsson otomatis menjadi kreditor dalam proses pailit ketiga bank itu.

Tahun lalu, pemerintah Islandia bernegosiasi dengan semua kreditor bank-bank yang tutup di sana. Namun Gunnlaugsson tetap tidak melaporkan keterlibatannya sebagai pemilik salah satu perusahaan kreditor yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan finansial dari negosiasi itu.

Gunnlaugsson membantah kalau kepentingan bisnis keluarganya memiliki pengaruh atas posisi pemerintahannya dalam negosiasi dengan kreditor. Catatan Mossack Fonseca yang bocor tidak menjelaskan dengan detail apakah posisi politik Gunnlaugsson merugikan atau menguntungkan nilai surat utang yang dia pegang melalui perusahaan offshore itu.

Dalam sebuah wawancara dengan mitra ICIJ, Reykjavik Media, Gunnlaugsson membantah menyembunyikan asetnya. Ketika nama perusahaan offshore yang terkait dirinya, Wintris Inc. disebut, Perdana Menteri itu berujar, "Saya merasa tak nyaman dengan pertanyaan ini, karena seolah Anda menuduh saya sesuatu." Dia kemudian menghentikan wawancara.

Empat hari kemudian, istrinya mempublikasikan isu ini melalui Facebook. Dalam catatan yang ditulis istri Gunnlaugsson di media sosial itu, dia menegaskan bahwa dialah yang memiliki perusahaan offshore itu, dan bukan suaminya. Dia juga menegaskan bahwa semua pajak perusahaan itu sudah dibayar. Penjelasan istri Gunnlaugsson membuat sejumlah anggota parlemen Islandia makin mempertanyakan mengapa Perdana Menteri tidak membuat penjelasan itu sebelumnya. Satu anggota parlemen bahkan sudah mendesak Gunnlaugsson untuk mundur dari posisinya.

Perdana Menteri Islandia melawan dan merilis sebuah penjelasan sepanjang 8 halaman untuk menegaskan bahwa "tidak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan saya membuka informasi ini karena perusahaan itu milik istri saya dan perusahaan itu hanya perusahaan induk (holding company) yang tak terlibat dalam bisnis komersial apapun."

(bersambung)……

Laporan ini ditulis dan disiapkan oleh : Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego,Marcos García Rey, Delphine Reuter,Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

Di Indonesia, tim Tempo yang terlibat adalah Wahyu Dhyatmika, Philipus Parera, Agoeng Widjaya dan Mustafa Silalahi.