DEKLARASI JAKARTA DAN BOIKOT ISRAEL

Deklarasi Jakarta tampaknya akan menjadi babak baru bagi penyelesaian Israel-Palestina, sejauh pernyataan di atas kertas bisa menjadi upaya yang nyata. Namun, sebagaimana tercermin dalam deklarasi itu, masalah-masalah di antara negara anggota OKI sendiri membutuhkan upaya untuk diselesaikan.

Apakah Deklarasi Jakarta yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang belum lama ini berlangsung di Jakarta, akan efektif untuk menekan Israel, dan membantu kemerdekaan penuh bagi Palestina?

Pertanyaan ini muncul setelah konferensi dilangsungkan awal bulan ini di Jakarta dan dihadiri 605 orang delegasi. Mereka delegasi dari 55 negara, termasuk 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau, lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dua negara kuartet, dan dua organisasi internasional (PBB dan Uni Eropa).

Deklarasi itu mungkin tidak akan menghasilkan sesuatu jika hanya sebagai pernyataan yang dicatat di atas kertas. Artinya, dampaknya hanya akan dihasilkan dari implementasi dari deklarasi itu oleh negara-negara anggota OKI dan para pihak yang menandatanganinya.

Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi anggota OKI adalah pada keseriusan, konsistensi, dan tindakan-tindakan nyata dalam berbagai bidang dan forum untuk menunjukkan komitmen atas deklarasi itu.

Salah satu dari 23 butir Dekalarasi Jakarta yang banyak dibicarakan adalah butir ke-16 yang berbunyi: ‘’Menyerukan masyarakat internasional mendukung boikot terhadap produk yang dihasilkan di permukiman ilegal.’’

Boikot produk, selama ini termasuk upaya yang dinilai berdampak dalam menekan suatu negara. Konflik di Ukraina yang melibatkan Rusia dan Uni Eropa juga diwarnai boikot atas produk-produk negara terkait untuk mempengaruhi ekonomi.

Rusia menekan Turki atas insiden penembakan pesawat tempurnya dengan memboikot produk-produk tertentu dari Turki. Namun baik kasus Ukraina, maupun Turki, dampak ekonomi yang dirasakan belum mampu membawa upaya negosiasi untuk memperbaiki situasi.

Boikot melalui resolusi PBB terhadap Iran terkait pengembangan senjata nuklir juga dilakukan, dan upaya ini, meskipun bukan sebagai faktor tunggal, ternyata mendorong Iran bersedia berunding dengan negara-negara terkait dan PBB. Sanksi boikot itupun mulai tahun ini dicabut.

Boikot pernah menjadi cara yang digunakan oleh kekuatan internasional untuk menekan pemerintah Afrika Selatan untuk menghentikan praktik politik rasis apartheid pada akhir dekade 1990-an. Peristiwa ini juga menjadi pendorong reformasi dan demokratisasi di negeri itu.

Dan sekarang, apakah boikot terhadap Israel untuk mendorong implementasi solusi dua negara dan kemerdekaan untuk Palestina akan membuahkan hasil? Hal itu akan sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaannya, dan seberapa besar dampaknya pada perekonomian Israel.

Suara yang bernada pesimistis muncul ketika boikot ini ternyata hanya dibatasi pada produk dari pemukiman ilegal. Awal 2014, Uni Eropa sendiri telah membuat keputusan serupa atas semua produk yang bahan bakunya bersumber dari permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Untuk mengontrolnya, produk Israel harus mencantumkan keterangan asal produk tersebut.

Sejauh ini, boikot oleh Uni Eropa belum bisa memaksa Israel mengubah keputusannya tentang pemukiman yang disebutkan ilegal itu. Maka, apakah tindakan negara anggota OKI bisa memberi dampak yang signifikan untuk menekan Israel? Jika hal itu dilakukan, setidaknya menguatkan apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dan memperbesar dampaknya.

Negara-negara anggota organisasi yang didirikan di Rabat, Maroko, tahun 1969 itu masih banyak yang menghadapi masalah internal di bidang politik dan demokrasi, keamanan, dan ekonomi. Ditambah lagi, sejumlah negara anggota OKI bahkan sedang terlibat konflik di antara mereka.

Kondisi ini dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya membuat OKI ‘’kurang berdaya’’, bahkan cenderung mengarah kepada menurunnya perhatian pada dukungan bagi Palestina. Perang di Irak, Yaman dan Suriah, serta gejolak Revolusi Musim Semi Arab di Afrika dan Timur Tengah, membuat bantuan untuk Palestina menurun tajam.

Oleh karena itu, Deklarasi Jakarta sebaiknya juga memberi perhatian secara seimbang pada masalah internal anggota untuk membangun kekuatan dalam memberikan tekanan terhadap Israel agar tercapai penyelesaian yang damai dan bermartabat bagi Palestina.

#Neraca